LHOKSEUMAWE -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, diminta untuk segera mendesak Menteri BUMN RI, dalam menyelesaikan kasus masyarakat tergusur PT Arun LNG. Pasalnya, selama ini belum ada suatu keputusan yang dikeluarkan izin pengalihan aset PT Arun tersebut oleh Menteri BUMN RI.Demikian disampaikan juru bicara (Jubir) Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPR), Isbahannur kepada Rakyat Aceh, Minggu (4/7). Kata dia, pihaknya sangat mendukung sepenuhnya atas aksi warga menduduki PT Arun selama ini.
“Kita juga mendesak seluruh eleman sipil dan mahasiswa se-Aceh untuk bersatu dan turun kejalan sebagai bentuk aksi solidaritas mendukung korban penggusuran PT Arun yang sudah ditindas selama 37 tahun lalu,”pinta Isbahannur.
Dia menyebutka, sejak hari pertama pada 23 Juni lalu, masyarakat melakukan aksi hingga sekarang masih menduduki PT Arun, belum ada respon yang positif dari pihak terkait. Bahkan, kondisi kesehatan masyarakat ada yang masuk rumah sakit karena kondisi badannya mulai lemah karena tidur ditempat terbuka dengan tenda seadanya dan makanan serba kekurangan.
Namun, Pemerintah Aceh terkesan tidak peduli terhadap permasalahan rakyat yang tertindas.“Apa mungkin, Pemerintah Aceh khususnya Gubernur terlalu sibuk dengan kampanye Aceh-1, sehingga tidak pernah ada waktu untuk menemui masyarakat.
Meskipun masyarakat korban penggusuran sudah dua belas hari melakukan aksi menduduki PT Arun," ungkap aktivis ini.Selain itu, dia juga berharap supaya masyarakat tidak terpengaruhi oleh penyataan-pernyataan pemerintah yang tidak kongkrit.
Tentunya, masyarakat tidak berhenti melakukan aksi sebelum Mentri BUMN RI, Mustafa Abubakar menandatangani surat izin pengalihan aset yang sesuai dengan janji waktu awal mulai diekploitasi PT Arun tahun silam.
Isbahannur
.JPG)
